Peran Penting Penyuluhan Hukum Maritim dalam Masyarakat Indonesia
Peran penting penyuluhan hukum maritim dalam masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian yang serius dewasa ini. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan banyak potensi sumber daya laut yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “Penyuluhan hukum maritim merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut kita. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum maritim, diharapkan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut.”
Penyuluhan hukum maritim tidak hanya penting bagi masyarakat pesisir atau nelayan, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus dijaga keberlanjutannya.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Penyuluhan hukum maritim sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang batas-batas wilayah laut Indonesia, hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan laut, serta perlindungan lingkungan laut.”
Dalam konteks penegakan hukum maritim, penyuluhan juga memiliki peran yang sangat vital. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Penyuluhan hukum maritim dapat membantu masyarakat memahami tata cara melapor kegiatan mencurigakan di laut dan mendukung upaya penegakan hukum laut yang lebih efektif.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penyuluhan hukum maritim dalam masyarakat Indonesia sangatlah krusial dan harus terus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum maritim, diharapkan masyarakat Indonesia bisa menjadi agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memperkuat kedaulatan negara di laut.