Peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam mencegah kejahatan maritim. Keberadaan penegakan hukum di laut dapat memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Penegakan hukum di laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk melindungi sumber daya laut dan menjamin keamanan para pelaut.”

Namun, tantangan dalam melakukan penegakan hukum di laut juga tidak bisa dianggap remeh. Banyaknya wilayah laut yang luas dan sulit diawasi menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan kejahatan maritim. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait, termasuk TNI AL, KKP, dan Bea Cukai, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam mengatasi permasalahan kejahatan maritim, seperti illegal fishing dan perdagangan manusia di laut.” IOJI sendiri telah aktif terlibat dalam upaya penegakan hukum di laut melalui advokasi dan pendampingan hukum bagi korban kejahatan maritim.

Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung upaya penegakan hukum di laut. Melalui kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan laut, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam melaporkan kegiatan mencurigakan di perairan sekitar mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kepedulian masyarakat terhadap keamanan laut dapat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan kejahatan maritim.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum di laut sangat vital dalam mencegah kejahatan maritim. Melalui kerjasama antarinstansi, dukungan masyarakat, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan laut, diharapkan dapat tercipta perairan yang aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.