Peran Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Laut di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Hukum tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan di laut.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, “Hukum merupakan fondasi utama dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia. Tanpa adanya hukum yang jelas dan tegas, penegakan hukum di laut akan sulit dilakukan.”

Salah satu peraturan yang mengatur penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjagaan dan Pengamanan Laut. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Aan Kurnia, “Peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut sangat penting untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi sumber daya laut Indonesia.”

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur penanggulangan tindak pidana laut, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kerjasama antarinstansi yang belum optimal.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Kerjasama lintas sektoral antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan tindak pidana laut.”

Dengan adanya peran hukum yang kuat, diharapkan penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien. Semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk menjaga keamanan di laut Indonesia.