Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum di Perairan Indonesia menjadi topik yang penting untuk dibahas mengingat pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di perairan Indonesia masih banyak menghadapi berbagai kendala seperti minimnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama antara instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kepolisian. Dengan kerjasama yang baik, penegakan hukum di perairan Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, penegakan hukum di perairan Indonesia juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. “Kita perlu terus meningkatkan kualitas SDM dan teknologi yang digunakan agar penegakan hukum di perairan Indonesia dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan di laut, diharapkan penegakan hukum di perairan Indonesia dapat lebih terjaga. “Masyarakat juga harus aktif melaporkan jika melihat adanya pelanggaran di perairan Indonesia agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan cepat,” tambah Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia dapat terus meningkat sehingga keamanan dan ketertiban di laut dapat terjaga dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kita semua harus bersatu dan bekerja sama untuk menjaga keamanan di laut Indonesia demi kepentingan bersama.”