Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki banyak potensi sumber daya laut yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum laut di Indonesia seringkali menjadi kendala utama dalam upaya perlindungan laut kita.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah masalah sumber daya manusia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kekurangan personel dan keterbatasan kemampuan teknis menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia.” Hal ini membuat penegakan hukum laut menjadi kurang efektif dan efisien.

Selain itu, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum laut. Kepala Pusat Pengendalian Operasi Bakamla, Laksamana Pertama TNI Wisnu Pramandita, mengatakan bahwa “Keterbatasan sarana dan prasarana seperti kapal patroli dan alat komunikasi yang memadai membuat penegakan hukum laut di Indonesia seringkali terhambat.”

Tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait seringkali membuat penegakan hukum laut di Indonesia tidak berjalan dengan baik.”

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum laut di Indonesia, diperlukan kerja sama antar lembaga terkait serta peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kerja sama antar lembaga terkait sangat penting dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Serta perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung upaya perlindungan laut kita.”

Dengan upaya bersama dan kesungguhan dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum laut di Indonesia, diharapkan laut Indonesia dapat terjaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.