Tantangan Penegakan Hukum Internasional di Indonesia merupakan isu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait pelanggaran hukum internasional yang menuntut penegakan hukum yang lebih baik.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum internasional di Indonesia adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum internasional. Menurut Dr. Damos Dumoli Agusman, seorang pakar hukum internasional, “Indonesia masih memiliki mindset yang cenderung mengutamakan kedaulatan negara daripada kewajiban untuk mematuhi hukum internasional. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum internasional di Indonesia.”

Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum internasional di Indonesia. Menurut Yenti Garnasih, seorang pengamat hukum internasional, “Ketidakmampuan lembaga penegak hukum untuk bekerja sama secara efektif dalam menangani kasus-kasus hukum internasional telah menyebabkan banyak pelanggaran hukum internasional lolos dari hukuman.”

Namun, bukan berarti tidak ada usaha yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penegakan hukum internasional, termasuk dengan membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus hukum internasional. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi antara lembaga penegak hukum guna memastikan bahwa pelanggaran hukum internasional bisa ditindak dengan tegas.”

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum internasional di Indonesia bisa semakin kuat dan efektif. Meskipun tantangan masih ada, dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, Indonesia bisa menjadi negara yang patuh terhadap hukum internasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “Kelemahan tidak akan pernah mengalahkan kekuatan jika kekuatan tidak pernah menyerah.”