Penyusupan kapal asing di perairan Indonesia merupakan masalah yang sering terjadi dan menyita perhatian banyak pihak. Tinjauan hukum dan keamanan terhadap peristiwa ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Menurut UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan penyusupan. Hal ini jelas melanggar hukum dan berpotensi mengganggu keamanan negara.

Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, “Penyusupan kapal asing di perairan Indonesia merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan patroli secara intensif untuk mencegah hal ini terjadi.”

Dalam konteks keamanan, Kapten Laut (P) Wisnu Prabowo, Direktur Hukum dan Hubungan Luar Negeri Bakamla RI, menyatakan bahwa “Penyusupan kapal asing dapat membahayakan ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melakukan tindakan tegas dan menguatkan kerja sama dengan negara tetangga dalam hal ini.”

Selain itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, juga menambahkan bahwa “Kita harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia untuk mencegah penyusupan kapal asing. Hal ini merupakan tugas penting bagi semua pihak terkait.”

Dengan demikian, penanganan penyusupan kapal asing di perairan Indonesia memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait. Tinjauan hukum dan keamanan menjadi landasan utama dalam menangani masalah ini agar keamanan dan kedaulatan negara tetap terjaga.