Peran penting penegakan hukum maritim di Indonesia memegang peranan yang krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa penegakan hukum maritim harus diperkuat guna melindungi sumber daya laut Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, penegakan hukum maritim juga berperan dalam melindungi keberlanjutan ekosistem laut. “Tanpa penegakan hukum yang kuat, sumber daya laut kita akan terancam oleh aktivitas illegal, unreported, dan unregulated fishing,” ujarnya.

Terkait hal ini, Wakil Kepala Badan Keamanan Laut, Wisnu Pramandita, menegaskan bahwa penegakan hukum maritim tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh elemen masyarakat. “Kerjasama antara pemerintah, TNI AL, Polri, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan di perairan Indonesia,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum maritim, Kepala Badan Keamanan Laut, Achmad Taufiqoerrochman, menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM dan pengadaan sarana prasarana yang memadai. “Kita perlu terus meningkatkan kualitas dan kuantitas personel serta memperbarui teknologi yang digunakan dalam pengawasan laut,” tuturnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum maritim di Indonesia sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya laut, serta memastikan keberlanjutan ekosistem laut. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan penegakan hukum maritim yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan tersebut.